Meminimalisir Golput.

Isu meningkatnya golput pada pemilu mendatang bukan hanya isapan jempol atau sekedar pepesan kosong semata. berbagai indikator yang bisa menjelaskan hal tersebut, termasuk berbagai lembaga penelitian maupun survei yang secara gamblang mengungkap berbagai fakta yang bisa mendukung. Satu diantaranya dikemukakan oleh Lembaga Lingkar Madani yang secara berani memperkirakan golput pada pemilu 2009 bisa mencapai 35%-40%.

Prediksi tingginya golput pada pemilu 2009 tidak lepas dari trend peningkatan golput pada pilkada di berbagai tempat. Berdasarkan penelitian LSI, trend golput terus mengalami perkembangan dibandingkan dengan orde baru. Golput di era orde baru cukup kecil sekitar 6 sampai 10 persen, pemilu Tahun 1971, golput masih 6,64%, 1977 (8,40%), 1982 (8,53%), 1987 (8,39%), 1992 (9,09%), 1997 (9,42%). Memang data tersebut tidak bisa dijadikan indikator golput yang sebenarnya, apalagi harus dibandingkan dengan era reformasi di mana liberalisasi politik telah terbangung secara sistematis. Belum lagi penguasa orde baru yang sarat dengan intervensi politik, dengan memaksa masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada “partai” tertentu yang nota bene “partai penguasa” . Meski demikian, angka yang ditampilkan tetap saja mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu.

Dua pemilu di era reformasi juga menggambarkan terjadinya peningkatan golput, tahun 1999 dengan jumlah golput 10,21%, tahun 2004 meningkat menjadi 23,3%. Apalagi dalam pilkada yang dilaksanakan di berbagai tempat, angka golput sangat signifikan, seperti pilkada Jateng golputnya sampai mencapai 45,25%, Jatim (39,20%), Jabar (32,6%), Kaltim (34,4%), Sumut (43%), Sulsel (33%), Sumbar (39,9%), Bali (25,32%), NTT (20%).

Golput dalam konteks ini lebih di dominasi oleh dua hal penting; (1) golput karena faktor tekhnis administrasi seperti tidak terdaftar sebagai pemilih; (2) faktor politik, karena kekecewaan terhadap partai politik atau figur yang diajukan oleh partai. Golput memang bukan masalah besar bagi legitimiasi pemilu termasuk hubungannya dengan sistem demokrasi. Tetapi golput jelas tidak lebih baik dari partisipasi politik publik, meski masih perlu diperdebatkan substansinya secara mendasar. Partisipasi politik publik masih bisa diharapkan sebagai kekuatan legitimasi kekuasaan bahkan lebih jauh dari itu bisa menjadi social capital yang dahsyat dalam mendorong perkembangan dan proses berlangsungnya suatu pemerintahan.

Trend peningkatan golput bukan hanya menjadi pengalaman kita sebagai bangsa, juga terjadi di beberapa negara lain termasuk di negara maju yang demokratis sekalipun. Apalagi dalam suatu sistem pemilu dilaksanakan secara rutin, terlebih lagi hasil pemilu tidak memberikan suatu yang terbaik atau minimal jalan keluar kompleksitas problem yang dihadapi masyarakat. Golput juga bisa terjadi karena tidak adanya resistensi kelompok yang bertarung dengan masyarakat, sebaliknya sama-sama buruk.

Trend peningkatan golput seharusnya tidak dibiarkan begitu saja mengalir seperti air, harus menjadi warning bagi semua pihak. Tidak ada jalan yang lebih bijaksana yang harus diambil dalam melihat fakta dan berbagai prediksi tersebut. Masing-masing mengambil peran kongkrit dalam meminimalisir terjadinya golput.

Perlu kesadaran semua pihak untuk memperbaiki citranya masing-masing. Bekerja sesuai perannya masing-masing, pihak KPU seharusnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan main yang ditentukan secara prima. Melakukan pendataan pemilih secara akurat, pro aktif bersama dengan pihak BPS dan unsur terkait “menjemput bola” memastikan tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan kartu pemilih. Disamping itu, memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya pihak urban yang mencari nafkah di kota untuk menjadikan KTP sebagai pengganti kartu pemilih.

Partai politik harus betul-betul menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik (political socialization), sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan pengatur konflik (conlict management). Agar bisa meminimalisir kekecewaan masyarakat terhadapkinerja partai, termasuk upaya memunculkan kadernya yang terbaik yang betul-betul menjadi idola dan harapan masyarakat, bukan karena kedekatannya pada elit partai.

Kelompok akademisi dan intelektual lainnya baik yang menjadi konsultan politik maupun sekedar menjadi pengamat, memberikan pencerahan kepada publik, mendorong peran serta masyarakat untuk melakukan perubahan. Memilih terbaik di antara mereka yang diharapkan bisa membawa perubahan, apalagi dalam pemilu 2009 terdapat 34 partai politik, berserakan banyak pilihan. mutiara bisa saja ada di antara lumpur yang berserakan. Kaum intelektual minimal tidak mengajak masyarakat dalam barisan golput.

Di lain pihak, pemerintah yang memliki otoritas politik harus mengawal setiap agenda pemilu dan mengajak semua pihak agar terlibat secara aktif dalam pesta rakyat yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Memaksimalkan semua sumber daya agar pemilu bukan hanya berhasil tetapi bisa menghasilkan yang terbaik. Pemerintah di semua tingkatan hendaknya tidak melibatkan diri dalam skenario kelompok tertentu, apalagi tawar menawar dengan kelompok yang terlibat dalam pertarungan politik dan kekuasaan pada setiap pertarungan pilkada maupun pemilu.

Taken From; gp-ansor

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: